Berita / Berita Detail

Berita Destinasi Detail Page

Antara Kebijakan dan Kemampuan Danau Toba

Antara Kebijakan dan Kemampuan Danau Toba

Jakarta - Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, sektor pembangunan infrastruktur dan pariwisata menjadi salah satu penopang utama pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Diawali dengan penetapan 10 destinasi prioritas melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. Namun arahan Presiden ini ternyata kurang terlihat berhasil.


Untuk itu pada pertengahan 2019, pemerintah kemudian mencanangkan pengembangan lima (5) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai destinasi wisata, yaitu Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado Likupang (Sulawesi Utara). Kemudian KSPN ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


Dari kelima KSPN tersebut, saya hanya akan membahas perkembangan KSPN Danau Toba yang selalu menjadi bahasan publik melalui berbagai kebijakan. Namun sepertinya belum menampakkan hasil yang menggembirakan, meskipun seorang Luhut Binsar Pandjaitan pun sudah turun gunung.


Secara peraturan perundang-undangan, pengembangan KSPN Danau Toba kuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Untuk itu saya sempat melakukan kunjungan dan observasi ke seputaran Danau Toba langsung beberapa kali untuk memantau perkembangan Danau Toba sebagai KSPN. Saya juga melakukan pembahasan dan diskusi langsung dengan pengambil kebijakan dan masyarakat di kabupaten/kota sekitar Danau Toba serta melihat pembangunan infrastruktur yang telah dan tengah dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Dalam tulisan kali ini kita akan membahas tantangan implementasi kebijakan, persoalan sosio-budaya masyarakat Toba dan maraknya pembangunan infrastruktur untuk menunjang KSPN Danau Toba.


Secara peraturan perundang-undangan, pengembangan KSPN Danau Toba kuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Untuk itu saya sempat melakukan kunjungan dan observasi ke seputaran Danau Toba langsung beberapa kali untuk memantau perkembangan Danau Toba sebagai KSPN. Saya juga melakukan pembahasan dan diskusi langsung dengan pengambil kebijakan dan masyarakat di kabupaten/kota sekitar Danau Toba serta melihat pembangunan infrastruktur yang telah dan tengah dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Dalam tulisan kali ini kita akan membahas tantangan implementasi kebijakan, persoalan sosio-budaya masyarakat Toba dan maraknya pembangunan infrastruktur untuk menunjang KSPN Danau Toba.

 

Sumber: news.detik.com