Berita Lainnya Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Environmental and Social Management Framework (ESMF) untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru

Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Environmental and Social Management Framework (ESMF) untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru

Dalam rangka pemutahiran dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework – ESMF) yang menjadi salah satu prasyarat penambahan destinasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), Bappenas menyelenggarakan konsultasi publik untuk destinasi Bromo-Tengger-Semeru (BTS) tanggal 16 Desember 2019 di Ruang Bromo, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Jalan Wisata Menanggal Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, LSM dan akademisi.

Kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Sinarto, Kepala Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Disampaikan bahwa Bromo-Tengger-Semeru merupakan destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Timur, sehingga acara ini disambut gembira. Diharapkan peserta dapat memberi pemikiran bagaimana memajukan pariwisata BTS. Saat ini pariwisata BTS masih mempunyai jumlah masalah seperti air bersih dan akses masuk dari jalur Pasuruan dan Malang. Di samping itu, ada keinginan dari Kabupaten Lumajang untuk mendapat manfaat dari pariwisata BTS.   

Plt Kasubdit Pariwisata Bappenas, Istasius Angger Anindito, menambahkan perlunya pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pariwisata. Bu Ika dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas menambahkan bahwa Pokja akan berperan sebagai wadah kolaborasi para pemangku kepentingan (pemerintah maupun non-pemerintah) dalam pembangunan pariwisata BTS. Pokja akan mengisi subtansi penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) BTS dan mengawal pelaksanaannya. Bappenas akan mengadakan courtesy meeting dengan Gubernur dan Bupati agar menyiapkan pembentukan Pokja dimaksud.

Pada pokok acara,  Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono, menyampaikan paparan ESMF yang mencakup: (1) pentingnya ESMF sebagai kerangka perlindungan sosial dan lingkungan dari semua rencana kegiatan; (2) kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan ESMF yaitu mengacu ke regulasi pemerintah Indonesia dan Bank Dunia; (3) kronologi penyusunan ESMF; (4) cakupan penerapan ESMF; (5) prinsip penerapan ESMF dalam pengelolaan cagar budaya, pengadaan tanah dan permukiman kembali,, masyarakat adat, pengelolaan lingkungan dan resiko bencana; (6) daftar negative list (tidak diizinkan untuk dilakukan); (7) konsultasi publik yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan; (8) prosedur umum penerapan ESMF; (9) kesiapan instrumen ESMF; dan (10) pelaksanaan uji tuntas dalam pemantauan ESMF.   
  
Menanggapi paparan revisi ESMF – P3TB tersebut, peserta memberikan masukan dan pertanyaan yang kemudian menjadi topik diskusi, yaitu: (1) cakupan wilayah perencanaan RIPT-BTS apakah memungkinkan untuk ditambah dengan destinasi pariwisata nasional (DPN) Ijen; (2) permasalahan tanah kehutanan yang dikuasai masyarakat; (3) peran dan fungsi masyarakat Tengger dalam pariwisata BTS; (4) bagaimana melindungi flora dan fauna endemik yang tersebar di wilayah BTS dan kelembagaan yang bertanggungjawab atas hal itu; (5) Keterkaitan antara Renstra di setiap kabupaten di wilayah BTS dengan RIPT; (6) Perlunya memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik; (7) Dalam menyusun RIPT agar memperhatikan aspek tata ruang sesuai RDTR di setiap kabupaten; (8) Karena BTS  adalah kawasan Taman Nasional, maka dalam penyusunan RIPT harus dibahas dengan berbagai pihak; (9) Harus diperhatikan keseimbngan antara kegiatan pariwisata dan konservasi, yaitu di satu sisi ada keinginan kuat untuk memperbanyak wisatawan, namun hal ini akan berdampak pada degradasi budaya dan terganggunya lingkungan; (10) Prinsip pengelolaan Cagar Budaya agar mengacu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dan pendataannya agar melibatkan Dinas Cagar Budaya; (11) Peran pendidikan harus dimasukan dalam P3TB, mencakup jumlah sekolah dan siswa, serta tingkat kesadaran masyarakat. Para pelajar dapat dilibatkan sebagai pemandu wisata karena mereka lebih mengetahui wilayah BTS.  

Terhadap pertanyaan dan masukan dari peserta, para nara sumber menanggapi sebagai berikut: (1) Cakupan wilayah perencaaan RIPT-BTS dapat ditambahkan melalui kajian market demand assesment dan akan diputuskan oleh Bappenas; (2) apabila pembangunan akan dilaksanakan pada lokasi yang dikuasai masyarakat walaupun mereka tidak memiliki alas hak, maka mereka harus diberi ganti kerugian atas bangunan dan tanaman; (3) menurut ESMF, pembangunan pariwisata harus melindungi kepentingan masyarakat adat, nilai-nilai budayanya harus terus terjaga dan dijalankan oleh masyarakat adat. P3TB harus menjadikan masyarakat Tengger percaya diri untuk melestarikan nilai-nilai kultural dan adat istiadatnya; (4) pengembangan pariwisata BTS harus melindungi flora dan fauna endemik dengan melibatkan masyarakat Tengger; (5) dalam penyusunan RIPT akan memperhatikan program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra setiap kabupaten, tetapi setelah RIPT ditetapkan agar dilakukan penyesuaian Renstra terhadap RIPT; (6) P3TB  memang tidak hanya fisik, tetapi juga ada komponen 3 yang fokusnya pada memberdayakan masyarakat (sadar wisata), para pekerja pariwisata dan dunia usaha setempat; (7) dalam menyusun RIPT-BTS akan memperhatikan aspek tata ruang di setiap kabupaten, tetapi juga harus mengakomodir apabila diperlukan perubahan tata ruang; (8) dalam menyusun RIPT-BTS, akan dilaksanakan konsultasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Taman Nasional; (9) Untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan konservasi, maka dalam menyusun RIPT-BTS akan menggunakan pendekatannya carrying capacity. Akan dibatasi jumlah orang yang dapat masuk ke BTS dalam satu periode tertentu, juga akan dibatasi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di destinasi BTS. Perlunya pemasangan rambu-rambu untuk menunjukan daerah-daerah yang harus dijaga; (10)  P3TB akan mengacu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; (12) Aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat akan dikaji di tahap awal (baseline), selanjutkan akan diusulkan program/ rencana aksi aspek pendidikan/ kesadaran masyarakat yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata BTS.

Di sesi penutupan, Kuswardono menyampaikan bahwa semua informasi tentang P3TB, dokumen ESMF,  sarana complain handling dan MIS dapat diakses di website www.p3tb.pu.go.id.  Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang mengawal acara dari awal sampai akhir menyampaikan bahwa BTS merupakan magnet pariwisata di Jawa Timur. Jika RIPT nanti disahkan melalui Perpres, maka akan menjadi acuan bagi pembangunan pariwisata di Jawa Timur.

Apabila ada masukan perbaikan yang belum sempat dibahas dalam acara konsultasi publik, peserta dan masyarakat luas dapat mengirimkannya melalui email ke kiks.2019@yahoo.com dan lpek@bappenas.go.id dalam waktu singkat.

Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran ESMF untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru

Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran ESMF untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru

Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran ESMF untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru

Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran ESMF untuk Destinasi Bromo-Tengger-Semeru