Regulasi

No. Title File Category Download
1 Perda RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 Peraturan Daerah
2 SK PENGAMPU IW-MIS PROV. SUMATERA UTARA Keputusan Gubernur
3 SK PENGAMPU IW-MIS PROV. JAWA TENGAH Pokja Daerah
4 SK PENGAMPU IW-MIS PROV. NUSA TENGGARA BARAT Keputusan Gubernur
5 SK PENGAMPU IW-MIS PROV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Keputusan Gubernur
6 SK POKJA KAB. LOMBOK UTARA Pokja Daerah
7 SK POKJA KAB. LOMBOK TENGAH Pokja Daerah
8 SK POKJA KOTA MATARAM Pokja Daerah
9 SK POKJA KAB. MAGELANG Pokja Daerah
10 SK POKJA KAB. SLEMAN Pokja Daerah
11 Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Peraturan Menteri
12 SK Menteri PUPR No. 563/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegitan Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk KSPN Lombok, BYP dan Danau Toba Keputusan Menteri
13 SK Menteri Bappenas No 183/M.PPN/HK/09/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Keputusan Menteri
14 SK POKJA KAB. KLATEN Keputusan Gubernur
15 Perpres Nomor 14 Tahun 2018 Peraturan Presiden
16 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI P3TB Keputusan Menteri
17 SK Ketua CPMU Petugas Pengampu IW-MIS (Integrated Website-Management Information System) Lainnya
18 Surat Keputusan Ketua CPMU (Pembentukan Organisai Sekretariat CPMU) Lainnya
19 SK Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan ITDP Keputusan Menteri
20 SK POKJA KAB. LOMBOK TIMUR Keputusan Bupati
21 SK POKJA KAB. LOMBOK BARAT Keputusan Bupati
22 SK POKJA PROV. NUSA TENGGARA BARAT Keputusan Gubernur
23 SK POKJA KOTA YOGYAKARTA Keputusan Bupati
24 SK POKJA PROV. JAWA TENGAH Keputusan Gubernur
25 SK POKJA POV. D.I. YOGYAKARTA Keputusan Gubernur
26 SK POKJA KAB. KARO Keputusan Bupati
27 SK POKJA PROV. SUMATERA UTARA Keputusan Gubernur
28 SK POKJA KAB. SAMOSIR Keputusan Bupati
29 SK POKJA KAB. TAPANULI UTARA Keputusan Bupati
30 SK POKJA KAB. PAKPAK BARAT Keputusan Bupati
31 SK POKJA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Keputusan Bupati
32 SK POKJA KAB. DAIRI Keputusan Bupati
33 SK POKJA KAB. TOBA SAMOSIR Keputusan Bupati
34 SK POKJA Kab. Simalungun Keputusan Bupati
35 Perda Kab. Karo No 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021 Peraturan Daerah
36 Perda Kab. Lombok Tengah No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Lombok Tengah Tahun 2011 - 2031 Peraturan Daerah
37 Perda Kab. Lombok Barat No 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Lombok Barat Tahun 2011 - 2031 Peraturan Daerah
38 Perda Kab. Lombok Barat No 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Peraturan Daerah
39 Perda Kab. Lombok Barat No 6 Tahun 2013 tentang RIPPARDA Tahun 2016 - 2025 Peraturan Daerah
40 Keputusan Bupati Lombok Tengah No 512 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Tengah Keputusan Bupati
41 Instruksi Presiden No 1 tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Keputusan Presiden
42 Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Keputusan Presiden
43 Keputusan Presiden No 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan Keputusan Presiden
44 Keputusan Presiden No 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia Keputusan Presiden
45 Permen Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota Peraturan Menteri
46 Permen Agraria dan Tata Ruang No 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Peraturan Menteri
47 Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi Peraturan Menteri
48 Permen Agraria dan Tata Ruang No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Peraturan Menteri
49 Permen Agraria dan Tata Ruang No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ATR No 5 Tahun 2015 Peraturan Menteri
50 Permen Agraria dan Tata Ruang No 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi Peraturan Menteri
51 Permen Agraria dan Tata Ruang No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Peraturan Menteri
52 Permen PPN/BAPPENAS No 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPENAS Peraturan Menteri
53 Permen Dalam Negeri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah - Urusan Pemerintahan Peraturan Menteri
54 Permen Dalam Negeri No 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2019 Peraturan Menteri
55 Permen Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri
56 Permen Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Peraturan Menteri
57 Permen Pendidikan dan Kebudayaan No 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Peraturan Menteri
58 Permen Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri
59 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Peraturan Menteri
60 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan Peraturan Menteri
61 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Peraturan Menteri
62 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peraturan Menteri
63 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Peraturan Menteri
64 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada HP Peraturan Menteri
65 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Peraturan Menteri
66 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2016 Peraturan Menteri
67 Permen PAN dan RB No 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri
68 Permen PAN dan RB No 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen PAN dan RB No 25 Tahun 2016 Peraturan Menteri
69 Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri
70 Permen Pariwisata No 4 Tahun 2018 tentang Pencabutan atas Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 106 Tahun 2011 Peraturan Menteri
71 Permen Pariwisata No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata Peraturan Menteri
72 Permen Pariwisata No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Pariwisata No 11 Tahun 2015 Peraturan Menteri
73 Permen Pariwisata No 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pariwisata Peraturan Menteri
74 Permen Pariwisata No 5 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata Peraturan Menteri
75 Permen Pariwisata No 6 Tahun 2017 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri
76 Permen Pariwisata No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata Peraturan Menteri
77 Permen Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Peraturan Menteri
78 Permen Pariwisata No 104 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah Peraturan Menteri
79 Permen Pariwisata No 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Peraturan Menteri
80 Permen Pariwisata No 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia Peraturan Menteri
81 Permen Pariwisata No 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di BKPM Peraturan Menteri
82 Permen Pariwisata No 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen Pariwisata No 3 Tahun 2017 Peraturan Menteri
83 Permen Pariwisata No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata Peraturan Menteri
84 Permen Pariwisata No 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata Peraturan Menteri
85 Permen Pariwisata No 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Peraturan Menteri
86 Permen Pariwisata No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kab/Kota Peraturan Menteri
87 Permen Pariwisata No 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur Peraturan Menteri
88 Permen Pariwisata No 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen Pariwisata No 1 Tahun 2016 Peraturan Menteri
89 Permen Pariwisata No 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Peraturan Menteri
90 Permen Pariwisata No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen Pariwisata No 22 Tahun 2015 Peraturan Menteri
91 Permen Pariwisata No 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen Pariwisata No 22 Tahun 2015 Peraturan Menteri
92 Permen Pariwisata No 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur Peraturan Menteri
93 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Peraturan Menteri
94 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Peraturan Menteri
95 Permen PPN/BAPPENAS No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen PPN/BAPPENAS No 4 Tahun 2016 Peraturan Menteri
96 Permen Pariwisata No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Peraturan Menteri
97 Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2016 tentang Kriteria Tipologi UPT Pengelola SDA Wilayah Sungai Peraturan Menteri
98 Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Tipologi UPT di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional Peraturan Menteri
99 Permen Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Peraturan Menteri
100 PP No 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah